Blog Memori Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung

Memori Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung



M E M O R I          K A S A S I

 

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1019/PID.SUS/2018/PT SBY

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  No. 1574/Pid.Sus/2018/PN SBY

Atas nama ACHMAD ZAKI ZAKARIA Bin MAS ARIL CHAROM

                                         

 

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Agung RI

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Di      Surabaya

Hal     : Pengajuan Memori Kasasi

 

 

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

IMAM SUJONO, SHI

 

Advokat pada kantor “POS BANTUAN HUKUM PERARI” yang berkedudukan di Jl. Raya Kludan No. 41 Tanggulangin, Sidoarjo  yang dalam hal ini   berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2018 (terlampir), bertindak baik secara bersama- sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

Nama                    :  ACHMAD ZAKI ZAKARIA Bin MAS ARIL CHAROM

Tempat lahir          :  Surabaya

Umur/tanggal lahir          :  18 tahun / 13 Maret 2000

Jenis kelamin        :  Laki-laki

Kebangsaan          :  Indonesia

Agama                  :  Islam

Pekerjaan              :  Belum bekerja

Tempat tinggal      : Jl.Wonorejo 4/10 RT/RW 01/01 Kel.Wonorejo,Kec.Rungkut,   Surabaya

 

Dahulu sebagai TERDAKWA/PEMOHON BANDING, saat ini dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai PEMOHON KASASI.

 

Bahwa bersama ini,   hendak mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1019/PID.SUS/2018/PT SBY yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan terdakwa Achmad Zaki Zakaria Bin Mas Aril Charom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan1;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyard rupiah) dan apabila denda tersebut  tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,040Gram; 
  • 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Lee Cooper;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

  1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00(Dua ribu lima ratus rupiah);

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1574/Pid.Sus/2018/PN SBY, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAKI ZAKARIA Bin MAS ARIL CHAROM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) Bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,040Gram;
  • 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Lee Cooper;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

  1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

 

 

 

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN KASASI

 

  1. Bahwa Pengadilan  Tinggi    Surabaya  telah  memutus  perkara  banding   No. 1019/PID.SUS/2018/PT SBY pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dan TERDAKWA/PEMOHON KASASI telah menerima pemberitahuan Putusan pada 11 Januari 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi  dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

 

  1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1019/PID.SUS/2018/PT SBY, TERDAKWA/PEMOHON KASASI keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 Maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

“permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tedakwa”.

Maka  sudah  selayaknya  permohonan  kasasi  PEMOHON  KASASI  dapat diterima;

 

  1. Bahwa PEMOHON KASASI menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 16 Januari 2019 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaiamana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  sehingga  sudah  selayaknya  memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

 

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 1019/PID.SUS/2018/PT SBY tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut:

 

  1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
  3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

 

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

  1. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  2. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  3. Pengadilan lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

 

  1. Bahwa Majelis Hakim  (Judex  factie)  Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara

 

  • Bahwa Pasal 16 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menyatakan : Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

 

  • Bahwa Pasal 20 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menyatakan : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

 

  • Bahwa Terdakwa lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 2000 dan ditangkap terkait perkara a quo oleh anggota kepolisian pada tanggal 14 Maret 2018 sehingga usia Terdakwa pada saat ditangkap adalah 18 tahun

 

  • Bahwa perkara Terdakwa diperiksa tidak dalam Sidang Anak yang mengharuskan perlakuan khusus seperti : sidang bersifat tertutup, tidak memakai Toga ataupun atribut kedinasan, batasan waktu terkait pemeriksaan, dan lain – lain. Akan tetapi Terdakwa perkaranya diperiksa dalam sidang layaknya terdakwa lain yang berusia lebih dari 21 tahun sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan dalam sidang terbuka, Majelis Hakim maupun Jaksa yang tetap memakai Toga dan atribut kedinasan, serta ditunda –tundanya sidang yang melebihi batasan waktu yang ditetapkan dalam Sidang Anak.

 

  • Bahwa dengan diperiksanya Terdakwa bukan dalam sidang anak dan dan diputuskannya perkara Terdakwa bukan dalam Sidang anak adalah suatu bentuk pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim/Judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara yang seharusnya dilakukan dalam Sidang Anak.

 

  • Bahwa dengan pemeriksaan dan pemutusan perkara Majelis Hakim terhadapa Terdakwa adalah mengambil wewenang pemeriksaan dan pemutusan perkara yang ada pada sidang anak dan tidak sesuai dengan Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga sangat jelas Majelis Hakim/Judex factie dalam hal memeriksa dan memutus perkara dalam sidang terdakwa telah melampaui wewenangnya.

 

 

  1. Bahwa Judex Factie Lalai Memenuhi  Syarat – Syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan

 

Bahwa dugaan atas Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diancam dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan yang harus diketahui juga bahwa Terdakwa harus didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan :

 

Dalam hal tersangka atau anak disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atu ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu  yang  diancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

 

Namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan justru melakukan hal yang berbeda karena pada semua tingkat pemeriksaan yang harusnya didampingi oleh Penasehat Hukum justru tidak diterima oleh Terdakwa dan artinya bahwa pada semua tingkat Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan adalah pemeriksaan yang tidak berdasarkan Hukum dan Hukum Acara didalam KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasa 56 KUHAP artinya Pemeriksaan yang dilakukan adalah Pemeriksaan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

 

  • Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian yang dijadikan dasar pembuatan surat dakwaan oleh jaksa/Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, karena selama proses pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

 

  • Bahwa khusus untuk sangkaan/dakwaan yang diancam dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara sebagaimana sekarang didakwakan kepada terdakwa, bukan hanya diberitahu oleh penyidik akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum seperti dimaksud di dalam Pasal 54 KUHAP, melainkan lebih dari pada itu, yaitu anak harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dari proses penyidikan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut adalah bersifat imperatif;

 

  • Khusus untuk Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Penyidik tidak hanya wajib memberitahukan atas hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, namun penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi anak, namun kemudian jika terjadi setelah penunjukan Penasihat Hukum oleh Penyidik, tersangka menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, hal penolakan tersangka itu hendaknya terjadi setelah Penyidik melaksanakan kewajibannya menunjuk Penasihat Hukum, dan jika memang ada penolakan tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum, demi terciptanya kejujuran didalam proses penegakan hukum, penolakan oleh tersangka itu hendaknya dilakukan dan/atau diketahui langsung di hadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik;

 

  • Bahwa adapun yang menjadi kebiasaan penyidik selama ini yang membuat dan mendapatkan “Surat Pernyataan tersangka yang tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum” sesungguhnya keberadaan Surat Pernyataan tersebut tidak dapat melumpuhkan ketentuan Undang-undang seperti yang dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

 

  • Bahwa Jaksa/Penuntut Umum yang menjerat Terdakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun, mengharuskan penyidik memperhatikan dalam melakukan penyidikan terdahadap diri anak, dan dalam tahap konsultasi penyidik dengan jaksa / penuntut umum di dalam menangani perkara tersebut jaksa/penunutut umum semestinya dapat mengingatkan penyidik tentang hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut. Namun hal tersebut diduga kuat tidak dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa melepaskan tanggung jawab terhadap pelanggaran “Miranda Rule” seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

 

  • Bahwa dengan tidak ditunjuknya Penasihat Hukum oleh Penyidik terhadap diri Terdakwa, maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap hak terdakwa, khususnya telah melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran yang prinsipil yaitu pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang merupakan rule of the game dalam menegakkan hukum pidana, sehingga hasil BAP Penyidik yang dijadikan dasar penyusunan surat dakwaan oleh jaksa/penuntut umum adalah tidak berdasarkan hukum;

 

  • Bahwa mengingat Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan ‘tuntutan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima dan mengakibatkan hasil penyidikan tidak sah atau ilegal, hal mana pendirian penerapan yang demikian telah dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI yaitu No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, dalam kasus ini proses pemeriksaan penyidikan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat-Hukum;

 

  • Pasal 114 KUHAP menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP

 

  • Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka

 

  • Bahwa hukum dilanggarnya pasal 56 ayat (1) KUHP dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:
  1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.
  2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.
  3. Putusan MA NO 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula

 

  • Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa yang lalai adalah berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehigga batal demi hukum dan putusan Judex factie haruslah batal demi hukum juga

 

 

  1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

 

  • Bahwa Judex factie telah memutus perkara Terdakwa dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 20109 Tentang Narkotika
  • Bahwa dalam persidangan perkara a quo diperoleh fakta – fakta :
  1. Terdakwa ditangkap oleh oleh saksi EKO BUDI KURNIAWAN dan saksi WAHYU ATIDHIRA pada tanggal 14 Maret pukul 00.00 di Jl. Wonorejo Selatan, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 gram beserta pernbungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium Forensik dengan berat bersih 0,060 grarn yang terdakwa taruh didalam topi warna hitam berhiliskan LEE COOPER yang digunakan oleh terdakwa
  2. Bahwa saksi EKO BUDI KURNIAWAN dan saksi WAHYU ATIDHIRA melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan bukan karena tertangkap tangan
  3. Bahwa saksi EKO BUDI KURNIAWAN dan saksi WAHYU ATIDHIRA merangkan pada tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa disuruh membeli sabu oleh FERDY alias COBRA (belum tertangkap) yang disertai iming-iming sabu akan dipakai bersama terdakwa kepada ANGGA alias GLOWER (belum tertangkap) di Taman Pandugo, Jl. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya dengan harga 150.000 dan diberikan uang ualeh FERDY alias COBRA sebesar 70.000 sisa kekurangan uang akan diberikan sendiri oleh FERDY alias COBRA kepada ANGGA alias GLOWER, kemudian dalam perjalanan dari tempat ANGGA alias GLOWER ke tempat FERDY alias COBRA tepatnya saat melintasi Jl. Wonorejo Selatan, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi.
  4. Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya disuruh FERDI alias COBRA membeli sabu kepada ANGGA alias GLOWER dengan uang 70.000, pada awalnya terdakwa menolak karena hal ini adalah melanggar hukum, karena terdakwa menolak suruhan membeli sabu kemudian FERDY alias GLOWER mengancam akan memukul terdakwa jika tidak mau beli sabu, dengan perasaan takut akhirnya terdakwa melakukan suruhan FERDY alias COBRA
  5. Bahwa keberadaan sabu dengan berat bersih 0,060 grarn pada diri terdakwa saat ditangkap adalah untuk dikonsumsi bersama antara FERDY alias COBRA dan terdakwa bukan untuk dijual lagi

 

  • Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan dapat diambil kesimpulan :
  1. Bahwa keberadaan sabu di dalam topi terdakwa adalah bukan milik terdakwa, bukan atas niat dan kehendak yang muncul dari terdakwa sendiri melainkan karena perasaan takut terdakwa atas ancaman FERDY alias COBRA
  2. Bahwa ada ketidakkonsistenan pihak aparat kepolisian dalam penegakan hukum dengan tidak dilakukannya penangkapan terdakwa saat bersama ANGGA alias GLOWER yang menjadi penjual sabu atau saat terdakwa bersama dengan FERDY alias COBRA nyata-nyata sebagai penyalahguna narkotika, karena hal ini sangat bisa dilakukan mengingat penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang tempat yang sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan sebelum penangkapan tentulah dilakukan penyelidikan dilapangan terlebih dahulu
  3. Bahwa Kebijakan  baru    yang    digunakan    adalah    memutus    mata    rantai    pengguna dengan pengedar   yakni   mencoba   memulihkan   pengguna   dari   kecanduaan   dan   mengejar pengedar Narkotika, BUKAN MENGEJAR PENGGUNA  NARKOTIKA dan MELINDUNGI PENGEDAR BESAR; yang dalam hal ini Terdakwa hanyalah korban lingkungan dan dampak dari peredaran gelap narkotika

 

  • Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan yang telah kita lalui bersama, terlihat jelas posisi klien TERDAKWA sangat terpojok dari keterangan para saksi, terutama keterangan saksi yang merupakan saksi dari Kepolisian. Dari keterangan saksi-saksi di persidangan, patut kami selaku Penasihat Hukum TERDAKWA mempertanyakan kembali “Kenapa saksi-saksi banyak memojokkan posisi TERDAKWA dalam perkara ini?” Bila kita menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta di persidangan, jelas sekali hal ini karena adanya kepentingan saksi yang berasal dari Kepolisian agar Terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam beberapa perkara Pidana Khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika telah menjadi suatu ketentuan hukum tetap saksi-saksi memberatkan yang berasal dari hanya pihak Kepolisian saja tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor : 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

Adapaun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

  1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHAP)
  2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat member keterangan yang sifatnya Verbalisan
  3. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya
    • Bahwa Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajibmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,” dengan penjelasan sebagai berikut : “ Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan Narkotika.”
    • Bahwa keberadaa sabu dengan berat bersih 0,060 grarn adalah untuk dikonsumsi FERDY alias COBRA bersama terdakwa sehingga penerapan sanksi pidana akan lebih relevan jika didasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sangatlah tidak adil jika pengguna narkotika diterapkan pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika
    • Bahwa jika dikaitkan antara fakta yang ada di persidangan dengan Putusan Judex factie terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dikarenakan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini hanya semata – mata karena ancaman yang seharusnya memposisikan terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sangatlah tepat jika Majelis Hakim/Judex Factie telah melakukan kesalahan dalam menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

 

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON KASASI  memohon  kepada  Hakim  Agung  yang  terhormat  yang  memeriksa  dan mengadili perkara a quo dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1019/PID.SUS/2018/PT SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri      Nomor 1574/Pid.Sus/2018/PN SBY dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan dengan amar sebagai berikut :

 

  1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1019/PID.SUS/2018/PT SBY
  3. Menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang menuntut terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  4. Memutuskan  untuk    memerintahkan    Pemohon    Kasasi    menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  5. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Kasasi

 

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka PEMOHON KASASI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Surabaya, 16 Januari 2019

Hormat Kami,

 

Kuasa Hukum

PEMOHON KASASI

 

 

IMAM SUJONO, SHI