Blog Para Pakar Hukum Nyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil Maupun Materiil

Para Pakar Hukum Nyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Cacat Formil Maupun Materiil



 

Download Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 02 November 2020

Beragam kekeliruan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditanggapi sejumlah pakar hukum. Kekeliruan dalam aturan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo itu dianggap memiliki implikasi hukum dan menunjukkan cacat formil dalam proses pembentukannya.

Beberapa kekeliruan dalam UU Ciptaker berjumlah 1.187 halaman itu di antaranya, pertama, pada Pasal 6 Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Bagian Kesatu Umum UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kemudian, Pasal 151 Bab IX Kawasan Ekonomi Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Paragraf 1 Umum halaman 729 UU Cipta Kerja.

Permasalahan pasal ini juga terkait rujukan pasal sebelumnya. Pasal 151 ayat (1) merujuk pasal 141 huruf b. Dilihat lebih seksama, Pasal 141 UU Ciptaker tak memiliki turunan huruf dan berbeda konteks dengan Pasal 151.

Kemudian kekeliruan ditemukan pada 175 Poin 6 berisi perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Dalam pasal 175 Poin 6 itu disebut bahwa Pasal 53 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 itu merujuk pada ayat (3), padahal seharusnya merujuk pada ayat (4).

Istana sendiri sudah mengakui kekeliruan dalam UU Ciptaker yang diteken Jokowi. Meskipun begitu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan kekeliruan dari UU yang diberi nomor 11 Tahun 2020 tersebut bersifat teknis administratif saja, tak berpengaruh terhadap implementasi UU.

Lebih lanjut, Kemensetneg pun sudah menjatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat terkait yang melakukan kesalahan dalam proses menyiapkan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno lewat pesan yang diterima, Selasa (3/11).

Pasal itu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Sementara di Pasal 5 tak memiliki ayat sama sekali.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menjelaskan bahwa kesalahan tanda baca seperti titik dan koma dalam sebuah produk hukum saja sudah salah, lantaran tanda baca hingga kata penghubung dalam UU tak lain merupakan bahasa hukum.

Atas dasar itu ia mengkritik respons Istana yang menyebut kekeliruan hanya bersifat teknis administratif saja.

“Saya prihatin pejabat tinggi seperti beliau menganggap enteng titik, koma, pasal, ayat, itu dianggap administratif dan bisa berubah. Jangan dianggap enteng, ini negara hukum,” ujar Asep.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai kesalahan teknis yang terjadi setelah ditandatangani presiden menjadi gambaran bahwa UU Ciptaker sudah cacat sejak dalam prosedur dan substansi.

Bivitri menyebut kekeliruan isi UU setelah disahkan dan ditandatangani presiden ini bisa menjadi preseden yang cacat ke depannya. Ia pun mengkritik pernyataan Pratikno yang menganggap enteng kesalahan dalam UU Ciptaker.

“Menurut saya yang paling ngaco adalah bahwa pemerintah mengerdilkan proses legislasi seakan orang lagi bikin makalah atau skripsi kalau ada kesalahan langsung saja direvisi” kata Bivitri.

Sementara Ahli Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Muhammad Fauzan berpendapat bahwa kesalahan penulisan ataupun redaksional tak dapat dibenarkan dalam perspektif teori perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa prinsipnya sebuah produk hukum dibentuk untuk memberikan suatu kepastian hukum. Menurut dia, asas kepastian hukum itu tak terlihat dengan kesalahan pada proses pembentukannya.

“Kan tidak bisa seperti itu, ini kan menunjukkan ada mekanisme penyusunan yang memang kecermatannya kurang paling tidak menurut saya,” kata Fauzan, Selasa (3/11).

Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna mengakui bahwa setiap bentuk kesalahan yang termuat dalam UU Ciptaker memang tak dapat diterima lantaran bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam pembentukan hukum.

Menurut dia, kondisi ketidakhati-hatian tersebut sangat sulit diterima bagi negara yang menganut konsep ‘Civil Law’ atau hukum sipil seperti Indonesia, sehingga sangat bergantung pada penalaran hukum dalam suatu undang-undang.

Oleh sebab itu, kata dia, masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut apabila memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. 

“Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik,” kata Palguna, Rabu (4/11).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut UU Ciptaker sebagai aturan yang cacat formil karena memuat berbagai kesalahan fatal serta pembahasan dan pembuatan aturan yang ugal-ugalan.

“Banyak keanehan ya undang-undang yang ditandatangani, kesalahan-kesalahan fatal, ini bukti memang ugal-ugalan pembuatan undang-undangnya dan dipaksakan. Sudah cacat formil, harusnya gugur,” kata Asfin, Selasa (3/11).

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disetujui DPR (5/10/2020) kemarin menjadi Undang-Undang (UU) menuai kritik dan penolakan dari publik dalam berbagai bentuk ekspresi. Karena substansi materi UU terdiri dari 905 halaman dan 186 Pasal ini hanya akan menguntungkan elit politik dan pengusaha.

UU ini juga lebih mengutamakan logika ekonomi belaka agar investor mudah dan leluasa menanamkan modal. Akibatnya, DPR dan presiden dikendalikan para pengusaha dalam mendesain UU ini untuk memasukan agenda kepentingan terselubung (hiden interest agenda).

Proteksi Investor Berlebihan

Jika tujuan UU Ciptaker ini untuk memudahkan investor menanamkan modal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan cara yang logis dan tidak potong kompas mungkin masih dapat dibenarkan. Misalnya, memangkas prosedur perizinan yang berbelit, menyederhanakan sistem birokrasi kemudahan berusaha, memperbaiki tata kelola pemerintahan antikorupsi dan suap. Bukan dengan cara membuat UU Ciptaker yang isinya secara instan memfasilitasi keinginan investor dengan proteksi yang berlebihan.

Akibatnya UU ini merendahkan martabat pekerja, tanpa memerperhatikan analisis dampak lingkungan (Amdal), hak-hak pekerja dan mencomot dengan serampangan 76 UU dalam berbagai sektor tanpa kajian mendalam untuk dinormakan dalam UU Ciptaker dalam bentuk teknik Omnibus Law akibatnya dengan jumlah pasal dan ayat dalam UU ini spektakuler dalam sejarah UU di Indonesia.

Cacat Formil

Secara formil atau tata cara pembuatannya sesungguhnya UU Ciptaker yang terdiri dalam 15 bab itu diambil berbagai UU sektoral ini sulit diterima akal sehat. Model Omnibus Law sebagai pilihan caranya pun belum dikenal dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur ke dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya UU ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik. Maka berpotensi cacat secara formil.

Sebenarnya teknis pembentukan produk UU telah diatur rigid dalam UU No. 12 Tahun 2011, yakni dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. UU Ciptaker ini dibuat tidak mengikuti prosedur teknokratik sejak dari perencanaannya yang sangat tertutup tanpa pelibatan partisipasi publik dan lebih mempercayakan pelibatan dari para pengusaha dan elit politik. Padahal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perencanaan dan penyusunan sangat esensial, karena sesungguhnya dalam perencanaan dan penyusunan inilah secara teknik UU ini akan diarahkan pada tujuan tertentu politik hukumnya.

Tanpa Partisipasi Publik

Dalam tahap perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar terutama subjek hukum (adresat) yang hendak dikenai dari UU ini, yakni pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur perlunya partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusunan suatu UU. Dalam tahapan perencanaan dan penyusunan ini seharusnya Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU Ciptaker sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitasnya UU Ciptaker ini tak melalui pelibatan publik yang luas dalam proses ini hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draf RUU yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya.

Publik hanya diperontonkan perdebatan pada saat pembahasan UU ini di DPR, padahal dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pembahasan di DPR tidak begitu penting dan esensial, karena tahapan pembahasan ini hanya bersifat politis bukan teknokratis tidak lagi membahas semua pasal, ayat dan bagian dari RUU, melainkan hanya membahas aspek-aspek politis dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) sehingga tahapan ini hanyalah tahapan pemanis (sweetener) saja.

Dalam tahap pembahasan UU Ciptaker ini juga unik karena dilakukan hanya di hilirnya saja bukan di hulu karenanya publik tak bisa mengaksses perdebatan di DPR karena dilakukan di masa reses dan hanya melalui media sosial minus akuntabilitas publik. Harus diakui bahwa pembuatan perundang-undangan di Indonesia secara teknis tidak banyak diketahui publik, maka seolah-olah tahap pembahasan ini dianggap penting padahal yang paling krusial adalah pada tahapan perencanaan dan penyusunan.

Setelah tahapan pembahasan dilanjutkan tahapan pengesahan atau persetujuan di dalam sidang paripurna yang tahapan ini juga tak esensial, karena hanya mendengarkan tanggapan antar fraksi di DPR. Biasanya isu-isu krusial telah diselesaikan dalam ruang-ruang lobby di hotel mewah sehingga pada tahapan ini hanya membacakan tanggapan yang sangat politis. Itulah sebabnya dalam tahapan ini tak ada lagi perdebatan yang berkualitas.

Kendati dalam pengesahan UU Ciptaker di DPR terdapat dua fraksi yang menolak, yakni fraksi partai Demokrat (FPD) dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), namun tak dianggap penting karena secara politis telah diselesaikan lewat pintu pimpinan partai politik pendukung presiden. Itulah sebabnya FPD memilih walk out dari ruang sidang. Seharusnya jika ada fraksi yang tidak setuju terhadap suatu RUU dalam sidang paripurna dilakukan dengan pemungutan suara (voting) untuk mencapai suara mayoritas.

Potensi Dibatalkan MK

Sampai di sini, UU Ciptaker ini dari aspek formil tak memenuhi syarat UU sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Maka jika saja diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945 agar MK menguji dan menafsrkan dari aspek formil, apakah UU Ciptaker ini melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, maka besar peluangnya untuk dikabulkan MK dan potensi UU ini batal diberlakukan.

Dalam ilmu perundang-undangan (legal drafting) secara teori dan praktik jika suatu UU dinyatakan oleh MK secara formil pembuatannya melanggar konstitusi, maka sudah pasti UU ini batal demi hukum.

Kecuali hakim-hakim MK terbawa sindrom “balas budi” karena telah diberi kompensasi oleh DPR melalui revisi UU MK beberapa waktu lalu yang salah satunya mengubah masa jabatan hakim  dari 5 tahun menjadi 15 tahun dan berusia 60 tahun menjadi 70 tahun. Maka boleh jadi UU ini tak akan dibatalkan oleh MK dan bahkan dapat diberlakukan 30 hari sejak disetujui oleh DPR.